FORMULASI PROGRAM PRIORITAS UNTUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDUSTRI PERTAMBANGAN DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHICAL PROCESS
Abstract
Industri pertambangan merupakan industri yang memiliki risiko tinggi terkait sosial dan lingkungan. Pengelolaan risiko secara sosial telah ditengarai dengan model SLO (social license to operate) untuk mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat sekitar lokasi izin usaha pertambangan. Dalam rangka pengelolaan tersebut, dibentuklah suatu kewajiban bagi perusahaan industri pertambangan dalam rangka membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Program tersebut biasa disebut sebagai program PPM (pemberdayaan dan pengembangan masyarakat). Formulasi program PPM menjadi hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan program prioritas PPM pada suatu daerah berdasarkan metode pengambilan keputusan berbasis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode social need assessment yang dikombinasikan dengan analisis proses bertingkat (analytical hierarchical proses). Parameter yang digunakan dalam analisis adalah berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan masyarakat, program RPJMD, dan cetak biru program PPM Provinsi. Analisis dilakukan dengan melihat nilai perbandingan berpasangan (eigen value) serta uji konsistensi dari hasil sintesis pembobotan. Dari hasil uji didapatkan nilai CR<0,1 untuk ketiga parameter. Berdasarkan hasil analisis secara bertingkat didapatkan skala prioritas yang menjadi penentuan program prioritas PPM di lokasi penelitian. Program prioritas diklasifikikan berdasarkan jumlah nilai kriteria penilaian dan nilai eigen serta diklasifikasikan menjadi tiga ketegori yaitu program prioritas tinggi yaitu pengembangan serta pemberdayaan pendidikan dan kesehatan, prioritas menengah yaitu pengembangan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan PPM dan prioritas rendah yaitu peningkatan pendapatan riil, peningkatan kemandirian ekonomi, pengembangan sosial budaya, pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan kelembagaan.
References
[2] C. Saenz., (2023), The social management canvas for the mining industry: A perevuan case study, Resource Policy, 85, 103967.
[3] Collins, B., & M., K., (2021), A critical Perspective on social license to operate terminology for Canada's most vulnerable mining communities, Extr. Ind. Soc, 8(2), 100836.
[4] Fraser, J., (2021), Mining companies and communities: Collaborative approaches to reduce social risk and advance sustainable development, Resource Policy, 74, 101144.
[5] J. U. Blesia, K. Dixon, & B. R. Lord., (2023), Indigenous experiences and perspective on a mining corporation's community relations and development activities, Resource Policy, 80, 103202.
[6] J. Wang, X. Huang, K. Hu, & X. Li., (2018), Evaluation on community development programs in mining industry: A case study of small and medium enterprise in China, Resource Policy, 59, 516-524.
[7] L., M.-M., W. Rifkins, W. R. Louis, & K. Moffat, (2018), Company-community dialogue builds relationships, fairness, and trust leading to social acceptance of Australian mining developments, J. Clean. Prod, 184, 671-677.
[8] Leal, J. E., (2020), AHP-express: A simplified version of the analytical hierarchy process method, MethodsX, 7.
[9] Saaty, R. W., (1987), The analytical hierarchy process-what it is and how it is used, Math. Model, 9(3-5), 161-176.
[10] T. Measham, A. Walton, & S. Felton, (2021), Mining heritage and community identity in the social license of proposed renewed mining, Extr. Ind. Soc., 8(3), 100891.
[11] V. Guillen-Mena, F. Quesada-Molina, S. Astudillo-Cordero, M. Lema, & J. Ortiz-Fernandez, (2023), Lessons learned from a study based on the AHP method for the assessment of sustainability in neighborhoods, MethodsX, 11, 102440.
